Network
ANAMBASTODAY - Dalam suatu pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, terungkap bahwa usulan pemekaran Provinsi Natuna Anambas di Kepulauan Riau masih berada dalam tahap kajian yang matang.
"Kami sedang mengevaluasi usulan ini yang telah masuk ke Kemendagri," kata Mendagri Tito Karnavian setelah menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pantai Piwang, Ranai, Natuna, pada hari Kamis, 17 Agustus 2023.
Tito Karnavian melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa Kemendagri hingga saat ini telah menerima sekitar 314 usulan pemekaran daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa proses pemekaran daerah sangat bergantung pada sisi keuangan negara, selain aspek strategis dan urgensi.
Namun, keuangan negara belakangan ini terpengaruh signifikan oleh pandemi COVID-19, yang mengakibatkan tekanan ekonomi dan keuangan, atau yang dikenal sebagai kontraksi keuangan. Hal ini memengaruhi prioritas pemekaran daerah, termasuk dalam hal ini usulan pemekaran Provinsi Natuna Anambas.
Tito Karnavian menyoroti bahwa jika tidak ada pandemi COVID-19, kemungkinan moratorium pemekaran daerah kabupaten/kota maupun provinsi sudah bisa dibuka. Namun, dengan adanya kondisi kontraksi keuangan negara, pemerintah pusat harus merencanakan pemekaran daerah secara cermat dan memilih daerah-daerah prioritas, seperti halnya Papua.
Dalam konteks Natuna dan Anambas, Tito Karnavian mengakui urgensi pemekaran. Namun, kembali dia menegaskan bahwa pertimbangan keuangan negara menjadi faktor penting. Dia juga menggarisbawahi kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran daerah yang dipilih memiliki dampak positif yang signifikan.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan pemekaran Provinsi Natuna Anambas. Menurutnya, usulan ini merupakan langkah penting dalam mendukung kepentingan strategis nasional. Ia menjelaskan bahwa dua kabupaten tersebut, yang terletak pada wilayah administratif Provinsi Kepri, memiliki kendali yang cukup jauh dari pusat ibu kota Provinsi.
Kedua kabupaten tersebut, Natuna dan Anambas, memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Kondisi ini memperkuat urgensi pemekaran dari segi geopolitik, geoekonomi, dan geopertahanan. Meskipun tidak memenuhi syarat administratif, namun urgensi pemekaran ini terkait dengan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan.
