Network
ANAMBASTODAY - Kementerian Pendidikan didesak supaya membentu tim satuan tugas tanggap darurat perlindungan dan advokasi kepada para korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang berkedok program magang atau ferienjob yang dialami para mahasiswa Indonesia di Jerman, hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri dalam sebuah rilis di Jakarta pada Minggu 31 Maret 2024.
Abdul Fikri menyampaikan dengan banyaknya mahasiswa yang jadi korban, karena ada 33 kampus yang terlibat, data lain menyebut 41 kampus sudah mengirim mahasiswanya untuk mengikuti ferienjob ke Jerman. Hal ini mengundang keprihatinannya untuk segera bentuk tim satgas untuk pendampingan korban.
Kasus ini terjadi saat adanya peluncuran program magang ke Jerman oleh oknum tertentu dengan modus seolah-olah menjadi bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Diketahui, program ini berlangsung di sejumlah kampus swasta maupun negeri.
Beberapa oknum perjalanan untuk magang ke luar negeri dan karyawan kampus menawarkan program ini secara langsung kepada mahasiswa dengan mengimingi gaji besar dan konversi nilai SKS. Akan tetapi, biaya akomodasi ditanggung secara mandiri, baik secara tunai maupun pinjaman berjangka waktu.
Baca Juga: Polda Kepri Amankan 22 Orang Terindikasi Positif Narkoba Dalam Operasi Antik Seligi 2024 di Batam
Belakangan terungkap, program tersebut merugikan mahasiswa dan dianggap penipuan, bahkan diduga polisi sebagai TPPO.
“Biayanya mencekik dan disinyalir malah nombok akhirnya, ngeri sekali ini. Kemendikbudristek mestinya mengambil alih kasus ini jadi masalah pendidikan dan buat tim untuk menertibkan, bukan langsung menjadi masalah hukum. Apalagi kampus-kampus tersebut masuk dalam jajaran yang bereputasi,” ujarnya.
Terlepas adanya oknum, Politisi Fraksi PKS itu menilai kasus TPPO berkedok magang ini menjadi bukti lemahnya pengawasan sekaligus kewaspadaan pihak penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat menteri hingga rektorat kampus.
Melansir laman resmi DPR RI, menurut info terakhir yang Abdul Fikri terima dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), ada sekitar 1.900 orang yang dikirim ke luar negeri secara ilegal melalui program magang ini. Sebab itu, dirinya mempertanyakan sikap jajaran pejabat tinggi Kemendikbudristek.
