Network
ANAMBASTODAY - Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang menimbulkan ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat adat. Insiden ini berawal dari rencana pembangunan proyek strategis nasional yang dikenal sebagai "Rempang Eco City" yang mengancam 16 kampung adat di pulau ini.
Kronologi Insiden
Pada Rabu, 6 September 2023, warga Pulau Rempang mendapat kabar bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bersama pihak berwenang akan melakukan pengukuran lahan di Pulau Rempang. Hal ini memicu kekhawatiran warga akan relokasi paksa imbas proyek ini, yang dapat mengakibatkan kehilangan ruang hidup mereka.
Keesokan harinya, warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang sebagai bentuk protes terhadap rencana pengukuran tersebut. Aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Ditpam Batam kemudian bergerak ke arah warga yang berada di ujung jembatan. Mereka meminta warga untuk mundur.
Ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan batu dari arah warga. Aparat merespons dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata. Sayangnya, gas air mata ini dilaporkan masuk ke kawasan sekolah, termasuk SMP 33 Galang dan SD 24 Galang, yang berdampak pada guru dan murid yang berada di dalamnya.
Penangkapan dan Klarifikasi
Kepolisian Polda Kepri telah menangkap delapan orang yang diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Mereka disangkakan melawan petugas yang sedang bertugas dan membawa senjata tajam.
Selain itu, terdapat informasi palsu yang beredar tentang seorang bayi yang dikabarkan meninggal dunia selama bentrokan. Kepolisian menyatakan bahwa informasi ini adalah hoaks, dan klarifikasi diberikan untuk menghentikan penyebaran berita palsu yang dapat memicu ketegangan di masyarakat.
Proyek Strategis Nasional vs. Masyarakat Adat
Proyek Rempang Eco City telah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat di Pulau Rempang. Sebagian masyarakat adat menolak direlokasi karena mereka khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka yang telah ada sejak tahun 1834. Mereka mengklaim telah mengajukan legalitas tanah kepada pemerintah, tetapi hingga kini belum mendapatkan tanggapan.
