Network
ANAMBASTODAY - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi menerima hibah lahan seluas 4,4 hektar dari Pemerintah Kabupaten Bintan untuk pembangunan kolam retensi pengendali banjir di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. Penandatanganan berita acara serah terima lahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Adi Prihantara dan Asisten Ekbang Setda Bintan M. Panca Adzi Guna di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa 21 November 2023.
Kolam retensi pengendali banjir ini merupakan salah satu upaya Pemprov Kepri untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Kijang Kota setiap musim hujan. Kolam ini memiliki kedalaman 3 meter dan kapasitas volume air yang bisa ditampung sebesar 927.515 meter kubik. Sebagian lahan yang digunakan merupakan hibah dari masyarakat setempat yang terdiri dari 11 lahan bersertifikat dan 1 lahan berdokumen alas hak.
Sekda Adi mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bintan dan masyarakat Kijang Kota yang telah menghibahkan tanahnya untuk kepentingan umum. Ia berharap pembangunan kolam retensi ini bisa segera selesai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Terimakasih khususnya kepada masyarakat yang dengan kesadaran tinggi demi kepentingan umum menghibahkan lahannya sehingga pembangunan kolam pengendali banjir ini bisa terwujud. Semoga masalah klasik banjir yang setiap musim penghujan tiba di Kijang Kota bisa segera teratasi," ujarnya.
Sekda Adi juga menekankan bahwa pembangunan kolam retensi ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan banjir, tetapi juga untuk menciptakan lokasi wisata baru di Kijang. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri untuk membuat konsep yang bagus dan menarik untuk mengemas lokasi ini.
"Tugas Dinas PU bukan hanya membangun kolam pengendali banjir, namun bagaimana mengemas lokasi ini sedemikian rupa agar supaya menjadi lokasi wisata baru di Kijang, Bintan. Buatkan dengan konsep yang terbagus dan terbaik," harapnya.
Sekda Adi juga memerintahkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepri untuk segera mencatat hibah lahan ini sebagai aset Pemprov Kepri. Ia menginginkan administrasi yang lengkap dan rapi agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.
