ANAMBASTODAY - Pada Senin, 22 Januari 2024, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad memberikan bantuan alat tangkap perikanan kepada nelayan di Kota Tanjungpinang. Bantuan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri sebagai bentuk dukungan kepada sektor perikanan yang menjadi unggulan dan strategis di daerah kepulauan.
Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga memberikan bantuan bahan makanan dan susu untuk ibu hamil dan balita stunting, serta antropometri kit untuk posyandu. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita, serta mengurangi angka stunting di Kota Tanjungpinang.
Bantuan alat tangkap perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri terdiri atas tiga jenis, yaitu kawat bubu sebanyak 25 gulung, bubu ketam sebanyak 800 buah, dan jaring udang sebanyak 215 buah. Total anggaran untuk bantuan ini sebesar Rp. 215.383.350,-.
Gubernur Ansar mengatakan bahwa bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di Tanjungpinang. Ia juga berkomitmen untuk terus memberikan bantuan lainnya, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan.
Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepri telah memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 523 nelayan di Kota Tanjungpinang, dengan total anggaran sebesar Rp. 105.436.800,-. Dari jumlah tersebut, 6 orang nelayan telah menerima klaim santunan sebesar Rp. 168.902.600,-.
Penjabat (pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan mengatakan bahwa bantuan bahan makanan dan susu untuk ibu hamil dan balita stunting, serta antropometri kit untuk posyandu, merupakan upaya pemerintah kota untuk menurunkan angka stunting yang masih di atas rata-rata nasional. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan air, sanitasi, lingkungan, dan bayi.
Acara penyerahan bantuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD ProvinsiKepri Rizky Faisal, Ketua TP-PKK Kota Tanjungpinang Rany Gusfita Sari, anggota Tim Percepatan Pembangunan Sarafuddin Aluan, Suyono Saeran, Basaruddin Idris, Endry Sanopaka, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang.***