Network
ANAMBASTODAY - Menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024, Bupati Natuna Wan Siswandi menghimbau aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya untuk menjaga netralitas dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Hal ini disampaikan dalam acara Lauching Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Layanan “Pilihan Ngobrol Bermutu Dan Berilmu” (PIWANG BENU) yang digelar secara virtual di Kantor Bupati Natuna, 13 November 2023.
Menurut Wan Siswandi, netralitas ASN dalam pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang ASN, khususnya pada Pasal 70 dan Pasal 71. ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Kita sebagai ASN harus netral dalam pemilu, tidak boleh mendukung atau menentang calon manapun, tidak boleh menghadiri kampanye atau rapat umum, tidak boleh memasang atribut atau simbol partai atau calon, dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau fasilitas jabatan untuk kepentingan politik,” ujarnya.
Baca Juga: RPP Manajemen ASN, Ini 16 Substansi yang Akan Diatur Pemerintah
Wan Siswandi juga mengatakan bahwa kegiatan PIWANG BENU merupakan salah satu upaya pencegahan atas pelanggaran disiplin ASN terkait netralitas dalam pemilu. Melalui kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang aturan, sanksi, dan contoh kasus pelanggaran netralitas ASN.
“Saya berharap ASN tidak ada yang melanggar netralitas ini, karena sanksinya bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan jabatan, atau bahkan pemberhentian. Selain itu, melanggar netralitas juga bisa merusak citra dan kredibilitas ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.
Baca Juga: Penataan Tenaga Non-ASN dalam RPP Manajemen ASN, Begini Nasib Honorer
Di akhir acara, Bupati Natuna Wan berharap peserta kegiatan mengikuti kegiatan dengan serius dan antusias agar menambah wawasan dan kompetensi ASN dalam menghadapi pemilu.
