Network
ANAMBASTODAY - Kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius bagi Komisi X DPR. Berdasarkan data Yayasan Cahaya Guru, sepanjang tahun 2023 terjadi 136 kasus kekerasan yang menimpa 339 orang di dunia pendidikan. Komisi X DPR menuntut penanganan tegas atas kasus-kasus tersebut.
Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di sekolah, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengusulkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK). Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dinas Pendidikan, kepala sekolah, orang tua, dan wali murid.
"Tim ini bisa menjadi solusi untuk membantu mengakselerasi terbentuknya suasana inklusif, aman, dan nyaman di lingkungan pendidikan," ujar Hetifah dalam keterangan tertulis Minggu, 28 Januari 2024.
TPPK bertugas untuk membuat tata tertib pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, mendorong pelaksanaan kegiatan sekolah yang berkebhinekaan, melakukan edukasi, sosialisasi dan kampanye daring (online) di satuan pendidikan, mengajarkan pendidikan penguatan karakter dan memberikan fasilitas guru untuk mendapatkan pelatihan sekaligus peningkatan kapasitas diri dalam mencegah atau menangani kasus kekerasan di sekolah.
Selain itu, TPPK juga harus menyediakan bangunan, gedung dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi peserta didik penyandang disabilitas serta menyediakan kanal aduan. TPPK juga harus memberikan saksi dan konsekuensi yang tidak melibatkan kekerasan atau memberikan nasihat pada anak dengan ucapan yang lemah lembut.
Hetifah juga berharap Guru Bimbingan dan Konseling (BK) bisa lebih aktif di sekolah. Menurutnya, peran Guru BK sangat penting dalam membantu siswa mengatasi tantangan agar mudah meraih potensi penuh mereka.
